Nama : Gita Nesa MayangSari
NMP : 13210021
Kelas : 2EA15
DEMOKRASI : ANTARA TEORI DAN PELAKSANANNYA DI INDONESIA
1. Pengantar : Arti, Makna, dan Manfaat Demokrasi
Pilkada dan Pilpres dimana rakyat dapat menyampaikan aspirasi atau suaranya secara langsung dalam memilih pimpinan daerah yauitu gurbernur, bupati/walikota, dan presiden. Pilihan terhadap pimpinan daerah dan negara tersebut dilangsungkan dengan suasana LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Fenomena, dimana rakyat memilih langsung pimpinan pemerintah ini dikenal dengan istilah “demokrasi”.
Deokrasi berasal dari kata yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.
A. MANFAAT DEMOKRASI
Manfaat demokrasi yaitu :
1. Kesetaraan sebagai warga negara
Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum
Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialisasi dan fasis, pemeritahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa.
3. Pluralisme dan kompromi
Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi.
4. Menjamin hak-hak dasar
Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar.
5. Pembaruan kehidupan sosial
Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial.
B. NILAI-NILAI DEMOKRASI
Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut :
1. Kesadaran akan pluralisme
2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat
3. Demokrasi membutuhkan kerja antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik
4. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan
5. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral
Demokrasi yang dilakukan dengan lima nilai sebagaimana disebutkan yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat, dilaksanakan dengan kerja sama antarwarga negara, didasari sikap dewasa dan mempertimbangkan moral, maka setiap keputusan dan tingkah laku akan efisien dan efektif serta pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur lebih mudah tercapai.
C. PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI
Menurut Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip demokrasi yang harus ada dalam system pemerintahan, yaitu:
1) Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan. Pemerintah dalam mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD. Misalnya dalam keterlibatan DPR dalam penyusunan anggaran, penyusunan peraturan perundangan dan uji kepatutan dan kelayakan untuk mengangkat pejabat negara.
2) Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya pertisipasi aktif dari warga yang bersifat teliti dan jujur.
3) Adanya hak memilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat dan hak dipilih untuk memberikan kesempatan memenuhi persyaratan untuk dipilih.
4) Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman.
5) Adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai.
6) Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Adanya serikat pekerja, terbukanya sistem politik memungkinkan rakyat memberikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik.
Kebebasan berserikat dan berpolitik juga sudah dijamin undang-undang. UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 13 Tahun 2003 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul.
Parameter untuk mengukur demokrasi dapat dilihat dari empat hal yaitu:
1) Pembentukan pemerintah melalui pemilu. Pemerintah yang dihasilkan dari pemilu diharapkan dapat menggambarkan keinginan rakyat sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai rakyat.
2) Sistem pertanggungjawaban pemerintah.
3) Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara.
4) Pengawasan oleh rakyat
1) Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan. Pemerintah dalam mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD. Misalnya dalam keterlibatan DPR dalam penyusunan anggaran, penyusunan peraturan perundangan dan uji kepatutan dan kelayakan untuk mengangkat pejabat negara.
2) Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya pertisipasi aktif dari warga yang bersifat teliti dan jujur.
3) Adanya hak memilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat dan hak dipilih untuk memberikan kesempatan memenuhi persyaratan untuk dipilih.
4) Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman.
5) Adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai.
6) Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Adanya serikat pekerja, terbukanya sistem politik memungkinkan rakyat memberikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik.
Kebebasan berserikat dan berpolitik juga sudah dijamin undang-undang. UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 13 Tahun 2003 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul.
Parameter untuk mengukur demokrasi dapat dilihat dari empat hal yaitu:
1) Pembentukan pemerintah melalui pemilu. Pemerintah yang dihasilkan dari pemilu diharapkan dapat menggambarkan keinginan rakyat sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai rakyat.
2) Sistem pertanggungjawaban pemerintah.
3) Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara.
4) Pengawasan oleh rakyat
D. JENIS-JENIS DEMOKRASI
1. Demokrasi Berdasarkan Cara Menyampaikan Pendapat
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat
2. Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatian atau Prioritas
a. Demokrasi formal
b. Demokrasi material
c. Demokrasi campuran
3. Berdasarkan Prinsip Ideologi
a. Demokrasi liberal
b. Demokrasi rakyat atau hukum proletar
4. Berdasarkan Wewenang dan Hubungan antar Alat Kelengkapan Negara
a. Demokrasi sistem parlementer
Ciri-ciri sistem parlementer
1) DPR lebih kuat daripada pemerintah
2) Kepala pemerintahan/kepala eksekutif disebut Perdana Menteri dan memimpin kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggung jawab kepada DPR
3) Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen
4) Kedudukan kepala negara terpisah dari Kepala Pemerintahan
5) Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR (parlemen) dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah
b. Demokrasi sistem presidensial
Ciri-ciri pemerintahan sistem presidensial adalah sebagai berikut :
1) Negara dikepalai presiden
2) Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan
3) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.
4) Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden.
E. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
1. Demokrasi Parlementer (Liberal)
Demokrasi parlementer di pemerintahan kita telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUDS 1950.
Demokrasi parlementer di pemerintahan kita telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUDS 1950.
2. Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi
Demokrasi terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi
3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru
Demokrasi pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan YME menurut agama dan kepercayaan masing-masing , menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial
Demokrasi pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan YME menurut agama dan kepercayaan masing-masing , menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial
4. Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi
Orde reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan.
Orde reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan.
F. MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI
Untuk mengembangkan sikap demokrasi, maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila di mulai dari dalam keluarga dan dalam dunia pendidikan formal.
Untuk mengembangkan sikap demokrasi, maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila di mulai dari dalam keluarga dan dalam dunia pendidikan formal.
Berikut ini adalah panduan yang dapat membantu orang tua menanamkan nilai-nilai demokasi dalam diri anak :
1. Memberikan perhatian serius pada anak yang sedang berusaha menyampaikan perasaan, pendapat atau cerita dengan cara memandangnya dan jangan sampai memutuskan pendapat sebelum anak selesai menyampaikam pendapatnya.
2. Mengusahakan menjadi pembicara yang baik.
3. Memberikan kesempatan memperbaiki sebelum memberikan sanksi.
4. Menghormati anak.
5. Melibatkan anak dalam pengambilan keputus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar